5 Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang

  • admin July 14, 2022
  • 99 Views

Ketika kamu perlu meminjam uang kepada teman dekat atau anggota keluarga, maka kamu telah berutang kepada mereka. Utang piutang yang tidak selesai atau dibayar berpotensi merusak hubungan pertemanan dan kekeluargaan. Supaya hubungan ini tidak rusak karena utang piutang, maka kamu perlu membuat perjanjian utang piutang. Seperti apa isi perjanjian utang piutang? Yuk kita lihat sama-sama di bawah ini. 

Sekilas tentang surat perjanjian hutang piutang

Dirangkum dari laman Rumah.com, surat perjanjian hutang piutang adalah sebuah surat yang berisi hak piutang atau hak tagih yang diawali dengan suatu kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pihak-pihak yang berkaitan adalah pemberi utang (kreditur) dan penerima utang (debitur). 

Apa saja isi surat hutang piutang? Secara umum, surat tersebut berisi tentang hak dan kewajiban yang wajib ditunaikan kedua belah pihak. Selain itu, surat ini bisa memberikan informasi terkait dengan jaminan atau tanpa jaminan. 

 

Lalu, apa saja jenis surat perjanjian piutang? Yuk simak di poin berikutnya! 

Jenis surat perjanjian utang piutang

Dikutip dari laman Talenta.co, setidaknya terdapat dua jenis surat perjanjian utang piutang, yakni: 

  • Dengan jaminan
  • Tanpa jaminan

 

Berikut pembahasannya. 

a. Surat perjanjian utang piutang dengan jaminan

Surat perjanjian utang piutang dengan jaminan adalah surat perjanjian dengan jaminan, misalnya berupa barang. Tuliskan jaminan di surat tersebut secara detail dan lengkap. Tujuannya agar ketika si orang yang berutang tidak memenuhi kewajibannya membayar utang, maka pihak yang memberikan piutang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan memohon supaya obyek jaminan ini disita untuk menjamin pemenuhan pembayaran utang. 

 

Baca juga: Serba-Serbi Surat Pencabutan Kuasa

b. Surat perjanjian hutang piutang tanpa jaminan

Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, surat perjanjian hutang piutang tanpa jaminan adalah surat perjanjian yang tanpa menyertakan jaminan. Karena tidak ada jaminan maka sebagai pihak yang memberikan piutang, kamu wajib untuk menuangkan utang piutang ini ke dalam perjanjian tertulis, supaya ketika si berutang tidak menunaikan kewajiban pembayaran utang, kamu tetap bisa mengajukan upaya hukum ke pengadilan dengan menggunakan perjanjian utang piutang sebagai buktinya.

 

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, yuk lihat 5 contoh surat perjanjian utang piutang berikut ini! 

Contoh surat perjanjian utang piutang

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 5 contoh surat perjanjian hutang piutang. 

1. Contoh surat perjanjian utang piutang secara umum

Dikutip dari laman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH-UII), berikut contoh surat perjanjian hutangutang piutang beserta format dan pasalnya. 

 

SURAT PERJANJIAN 

UTANG – PIUTANG 

 

Pada hari ini —————— tanggal ( — tanggal, bulan, dan tahun — ), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  —————————————————

Umur :  —————————————————

Pekerjaan :  —————————————————

No. KTP / SIM :  —————————————————

Alamat :  —————————————————

Telepon :  —————————————————

 

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :  —————————————————

Umur :  —————————————————

Pekerjaan :  —————————————————

No. KTP / SIM :  —————————————————

Alamat :  —————————————————

Telepon :  —————————————————

 

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

a. Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK PERTAMA telah dengan sah dan benar mempunyai utang uang karena pinjaman kepada PIHAK KEDUA, sebesar [(Rp. ———————-,00) (—- jumlah uang dalam huruf —- )]. 

b. PIHAK PERTAMA mengakui telah menerima jumlah uang tersebut secara lengkap dari PIHAK KEDUA sebelum penandatanganan Surat Perjanjian ini, sehingga Surat Perjanjian ini diakui oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah. 

c. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah menerima pengakuan berhutang dari PIHAK PERTAMA tersebut di atas. 

d. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan serta mengikatkan diri terhadap syarat-syarat serta ketetapan-ketetapan dalam perjanjian ini yang diatur dalam 8 (delapan) pasal sebagai berikut:

 

Pasal 1

PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA berjanji akan membayar hutang uang sebesar [(Rp. ————,00) (—- jumlah uang dalam huruf —- )] tersebut selambat-lambatnya tanggal ( — tanggal, bulan, dan tahun dalam angka dan huruf — ) kepada PIHAK KEDUA.

 

Pasal 2

BUNGA

  1. PIHAK PERTAMA wajib membayar bunga atas uang pinjaman tersebut sebesar [(—— ) % ( — jumlah dalam huruf —)] persen atau sejumlah [(Rp. ————,00) (—- jumlah uang dalam huruf —- )] per bulan hingga pelunasan keseluruhan hutang PIHAK PERTAMA dilakukan.
  2. Pembayaran bunga tersebut dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap tanggal [( — ) ( — tanggal dalam huruf — )] pada bulan yang sedang berjalan selama berlakunya Surat Perjanjian ini.
  3. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui Rekening PIHAK KEDUA pada Bank ( ——— nama dan alamat lengkap Bank yang dimaksud ——— ) dengan nomor rekening: ——————————-

 

Pasal 3

PELANGGARAN

Jika PIHAK PERTAMA lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh PIHAK PERTAMA atas salah satu atau beberapa kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian ini , maka PIHAK KEDUA berhak menagih segera secara sekaligus jumlah hutang pinjaman tersebut meskipun jatuh tempo perjanjian ini belum dicapai.

 

Pasal 4

HAL-HAL YANG TIDAK DIINGINKAN

PIHAK KEDUA berhak menagih kembali seluruh uang hutang PIHAK PERTAMA secara sekaligus, apabila: 

  1. PIHAK PERTAMA dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini dicapai.
  2. PIHAK PERTAMA meninggal dunia sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini, kecuali jika ahli waris PIHAK PERTAMA sanggup dan bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan isi Surat Perjanjian ini.

 

Pasal 5

BIAYA PENAGIHAN

Semua biaya penagihan utang tersebut di atas, termasuk biaya juru sita dan biaya-biaya kuasa PIHAK KEDUA untuk menagih utang tersebut, menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA.

 

Pasal 6

BIAYA-BIAYA LAINNYA

Biaya pembuatan Surat Perjanjian ini dan segala biaya yang berhubungan dengan utang pinjaman tersebut di atas menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

 

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

  1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang ini telah bersepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul. 
  2. Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada ( —— Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri —— ) dengan segala akibatnya.

 

Pasal 8

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterei secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

 

PIHAK PERTAMA                         PIHAK KEDUA

 

[ ————————- ]                 [ ———————— ]

 

SAKSI-SAKSI:

[ ————————— ]   [ ————————— ]

 

2. Contoh surat perjanjian utang piutang secara sederhana

Dikutip dari laman Akseleran.co.id, berikut ini contoh surat perjanjian utang piutang secara umum. 

 

SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :

Umur

Pekerjaan

Alamat :

 

Selaku yang memberi pinjaman, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

Umur

Pekerjaan

Alamat :

 

Selaku yang meminjam, selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

Bahwa pihak kedua bermaksud hendak meminjam sejumlah uang dari pihak pertama, sebesar.

Selanjutnya kedua pihak telah bersepakat dan bermufakat untuk mengadakan perjanjian hutang piutang mengenai uang yang dimaksud diatas, yang diatur serta dengan memakai ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini:

 

Pasal 1

Besaran nilai hutang piutang

(1) Nilai perjanjian utang piutang yang disepakati oleh kedua pihak adalah uang sebesar …… ( ….. ).

(2) Uang termaksud di ayat 1 pasal 1 diserahkan pihak pertama kepada pihak kedua setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan kwitansi tanda terima bermaterai senilai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang disiapkan oleh pihak kedua.

(3) Setelah kegiatan tersebut di ayat 2 pasal 1, maka pihak pertama dan pihak kedua menandatangani  surat  perjanjian  utang  piutang  yang  dibuat  rangkap  dua bermaterai senilai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang disiapkan  oleh pihak kedua di mana  masing-masing  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

 

Pasal 2

Jangka waktu pelunasan

(1) Utang piutang  ini berlaku untuk waktu …. ( …. ) bulan, terhitung mulai tanggal …………………… sampai dengan …………………………………

(2) Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak kedua belum dapat mengembalikan seluruh pinjaman kepada pihak pertama, maka pihak pertama dapat memberikan toleransi   pembayaran  maksimal  3  (tiga)  bulan   dari  tanggal  terakhir  yang tercantum dalam ayat 1 pasal 2 dengan mempertimbangkan kondisi pihak kedua.

Pasal 3

Cara pembayaran

(1)  Pihak  Pertama dan  Pihak  Kedua telah sepakat bahwa  pembayaran pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan dengan cara angsuran sebanyak ……. ( ….. ) per bulan.

(2)  Pihak Pertama dan Pihak Kedua juga telah sepakat bahwa untuk memudahkan kedua belah pihak maka pembayaran dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening BCA dengan nomor ………………… atas nama Pihak Pertama.

(3)  Terkait  dengan   kegiatan  ayat  2   pasal   3,   untuk   setiap   kali  pihak   kedua mentransfer angsuran ke nomor rekening dimaksud maka harus mengumpulkan struk/ bukti  transfernya  sebagai  bukti  pembayaran  yang  sah.  Kumpulan  bukti transfer ini dikopi dan hasil kopinya diserahkan kepada pihak pertama pada saat akhir  pelunasan  hutang  untuk  ditandatangani  dan/atau  distempel  lunas  oleh pihak pertama. Sedangkan yang asli disimpan oleh pihak kedua. 

 

Demikian perjanjian ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

 

……. , ……

 

Pihak Pertama                                                                                           Pihak kedua

                                Materai Rp 6000             

(Nama Jelas)                                                                                                  (Nama jelas)

 

 

3. Contoh surat perjanjian hutang piutang usaha

Dikutip dari laman Sleekr.co, berikut contoh surat perjanjian hutang piutang usaha beserta format dan pasal-pasalnya. 

 

4. Contoh surat perjanjian hutang piutang tanpa jaminan

Dikutip dari laman DailySocial.id, berikut contoh surat perjanjian hutang piutang tanpa jaminan beserta format dan pasal-pasalnya. 

 

SURAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Pada hari ini, Rabu 31 Maret 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini setuju membuat Surat Perjanjian Utang Piutang, yaitu:

Nama: Dodoi

Umur: 32 tahun

Pekerjaan: Jln. Bandung, Jawa Barat

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

 

Nama: Diana

Umur: 28 tahun

Pekerjaan: PNS

Alamat: Komplek Baleendah, Bandung, Jawa Barat

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

 

Melalui surat perjanjian ini disetujui oleh kedua belah pihak ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini:

  • PIHAK PERTAMA telah menerima uang Rp500.000.000,00 (500 juta rupiah) dari PIHAK KEDUA di mana uang tersebut adalah htang atau pinjaman. 
  • PIHAK PERTAMA berjanji akan melunasi uang pinjaman kepada PIHAK KEDUA dengan tenggang waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini. 
  • Apabila nantinya di kemudian hari ternyata PIHAK PERTAMA tidak dapat membayar hutang tersebut, maka PIHAK KEDUA memiliki hak penuh untuk menambahkan bunga. 
  • Surat Perjanjian dibuat dan ditangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun di tempat dan waktu penandatanganan Surat Perjanjian ini. 
  • Jika di kemudian hari timbul perselisihan, kami bersepakat akan menyelesaikannya secara hukum. 

 

Demikian Surat Perjanjian hutang di atas materai ini dibuat di hadapan saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk dijadikan pegangan hukum bagi masing-masing pihak. 

 

PIHAK PERTAMA                                           PIHAK KEDUA

(Dodoi)                                                                       (Diana)

 

Para Saksi (dua dari PIHAK PERTAMA, dua dari PIHAK KEDUA)

Nama 1

Nama 2

 

5. Contoh surat perjanjian utang piutang dan pelunasannya

Dikutip dari laman Rumah.com, berikut contoh surat perjanjian utang piutang yang berisi tentang pelunasan. Surat ini sudah beserta dengan format dan pasal-pasalnya. 

 

SURAT PERNYATAAN PELUNASAN UTANG PUTANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

No. KTP:

Pekerjaan:

Alamat: 

Selaku pihak yang melakukan pelunasan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

 

Nama:

No. KTP: 

Pekerjaan:

Alamat:

Selaku pihak yang menerima pelunasan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dalam Surat Pernyataan ini. PIHAK PERTAMA memberi pernyataan terkait pinjam-meminjam dengan PIHAK KEDUA, yakni PIHAK PERTAMA masih memiliki dana yang harus dikembalikan kepada PIHAK KEDUA sejumlah terbilang. 

 

Dengan rincian sebagai berikut:

 

Total besaran nilai tersebut telah dilunasi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tertanggal – bulan — tahun —-. 

 

Terlampir bukti dan data pendukung perihal pernyataan transaksi pelunasan pinjam-meminjam yang dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak mana pun. 

 

Jakarta, —–. 

 

Materai dan tanda tangan. 

 

Nah itulah 5 contoh surat perjanjian utang piutang dari berbagai sumber. Jangan lupa ya, kalau kamu ingin membuat perjanjian utang piutang, jangan asal buat dengan ambil contoh gratis di internet. Pastikan selalu tanya dan konsultasi dengan ahli hukum terlebih dulu supaya perjanjian utang piutang kamu isinya dapat meminimalisir resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.